pemerintah, dalam hal ini kementerian studi dan kebudayaan sesungguhnya tidak perlu menunda ujian nasional (un) tingkat sma agar pilihan provinsi karena alasan teknis, yakni pencetakan soal ujian dan belum selesai.
alasan teknis tersebut naif. aku menyesalkan sikap pemerintah dan kurang profesional pada melakukan persiapan un padahal telah adalah kegiatan rutin, keuntungan tersebut tak boleh terjadi. kementerian pendidikan dan kebudayaan seharusnya sudah bisa mengantisipasinya. apalagi mekanisme dalam pusat maupun daerah sudah berjalan dan tidak berubah dulu, papar anggota komisi x dpr ri, reni marlinawati pada antara news, jakarta, minggu.
karena banyak penundaan un tingkat sma, ia menyarankan kepada kemendikbud agar menunda dengan keseluruhan un itu.
kalau mesti un selama berbagai tingkatan dihapus saja, ungkap anggota dpr ri dari partai persatuan pembangunan itu.
Informasi Lainnya:
- Jasa Bor dalam jogja
- Jasa Cuci Sofa Di Jakarta
- RajaKamar Ahlinya Hotel Indonesia
- Cari Hotel Murah di RajaKamar
ditambahkan, selain alasan teknis, ia juga memperkirakan, ditundanya un tingkat sma tersebut sebab ditariknya anggaran-anggaran dekonsentrari daerah ke pusat.
bisa saja itu salah Satu alasan. namun saya lebih cenderung kepada alasan teknis tadi, ujar dia. terkait un sendiri, sesungguhnya tingkat kelulusan siswa tak cuma di un sebagaimana dan dicari pemerintah.
tahun 2011, komisi x dpr ri menyarankan untuk kelulusan siswa ditentukan dengan nilai akhir un 60 persen dan 40 persen kualitas pada sekolah. kemarin digabung, itu nilai kelulusan. tahun kemarin adalah 50:50. namun kemendikbud tanpa ada konsolidasi tiba-tiba memutuskan un akan dilaksanakan. jalan sendiri saja pemerintah itu, tutur reni.