mantan panglima tni jenderal tni (purn) endriartono sutarto memberi usulan peradilan militer yang transparan pada oknum anggota koppasus yang menyerang lembaga pemasyarakat cebongan, daerah istimewa yogyakarta.
sebab undang-undang kita belum memungkinkan pas kebutuhan penduduk agar kasus ini diadili dalam pengadilan publik, dengan demikian tetap diselenggarakan selama pengadilan militer namun hendaknya dilakukan dengan transparan, tutur endriartono sutarto di bandung, sabtu.
usai adalah pembicara pada Salah satu dialog di gedung indonesia menggugat, dia mengajarkan penduduk juga media massa mampu mengakses langsung proses peradilan tersebut.
agar masyarakat bisa mengikuti kiranya pengadilan militer ini benar-benar transparan, lalu dilakukan melalui sebaik-baiknya serta telah adil, ujarnya.
Informasi Lainnya:
ia mengutarakan dua pandangan publik atas peristiwa selama lapas cebongan tersebut. banyak dan bilang itu benar karena tersebut supaya membasmi serta menghabisi premanisme. bila tersebut dilakukan seluruh orang sediakan hak sama agar menghabisi preman, ujarnya.
namun, jiki aksi ini dianggap betul hanya sebab kejahatan yang dilakukan preman, penduduk negara tetap tidak berhak menghabisi preman.
ia sendiri tak setuju premanisme dihabisi melalui langkah main hakim sendiri sebab bertentangan melalui negara hukum.
jadi selama di memperjuangan hak tidak harus melalui pelanggaran hukum. karena hukum mesti ditegakkan, tutur endriarono.