anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi menyatakan sistem politik dinasti mesti dibatasi, sebab berpotensi menyandra hak politik publik.
dalam konteks pemilihan kepala daerah, adanya politik dinasti, contohnya semua kepala daerah adalah Salah satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik yang mayoritas ditawarkan umum, ujar arwani thomafi di jakarta, kamis.
arwani menyampaikan, tak bisa dipungkiri jika darah politik mengalir dalam sebuah keluarga, namun keuntungan tersebut tetap mesti dibatasi supaya memberi kesempatan umum lain menduduki posisi politik tersebut.
misalnya calon pertahana tidak boleh mencalonkan keluarganya pada Salah satu kurun waktu setelahnya, kami tidak akan hak yg dipunya kebanyakan umum tersebut tersandra dengan hak dinasti tersebut, tutur arwani.
Informasi Lainnya:
menurut arwani, politik dinasti serta berpotensi mempersempit partisipasi publik melalui membiarkan sebuah keluarga menguasai lebih daripada Salah satu bidang, tidak hanya politik, tapi dapat merambah ke jenis ekonomi.
untuk itu, lanjut arwani, biarpun darah politik tak dapat dihalangi, tapi dengan filter itu, publik masih memiliki kesempatan membangun demokratisasi selama sistem politik.
kedepan, pembatasan-pembatasan tersebut mesti diatur melalui menarik, supaya tak terjadi penyanderaan hak politik publik, kata arwani.